Jakarta (ANTARA) - Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Pendeta Albertus Patty mengatakan pemerintah bisa menggunakan gereja sebagai salah satu institusi yang memiliki kepercayaan untuk berdialog dengan masyarakat Papua guna membantu menghadirkan kedamaian setelah unjukrasa yang terjadi baru-baru ini.

"Sekarang strategi harus diubah, pemerintah harus mendekati masyarakat Papua dengan pendekatan dialog. Dalam konteks ini pemerintah harus menggunakan gereja sebagai salah satu institusi yang masih dipercaya oleh masyarakat Papua," ujar Albertus ketika dihubungi di Jakarta, Selasa.

Tidak hanya gereja, menurut Albertus, langkah pendekatan dengan melalui organisasi keagamaan sendiri sebenarnya sudah seharusnya mulai dilakukan oleh pemerintah mengingat ada upaya untuk memecah belah antar etnis dan kelompok agama yang berbeda.

Pendekatan ke masyarakat dengan melalui institusi agama sendiri merupakan salah satu langkah yang penting untuk membuka dialog dengan masyarakat Papua, untuk mencapai perdamaian dan keharmonisan di daerah itu.

Baca juga: Papua Terkini - PGI harapkan tercipta kedamaian bagi masyakat Papua

PGI sendiri ingin menyampaikan bahwa gereja menginginkan terjadinya perdamaian di Papua setelah terjadi beberapa kali unjukrasa berujung ricuh di beberapa daerah di Papua.

Albertus menekankan bahwa semua pihak harus melakukan langkah konkret untuk menciptakan perdamaian dan keadilan di Papua.

Langkah itu, menurut dia, tidak hanya harus dilakukan oleh pemerintah tapi juga warga Indonesia secara keseluruhan untuk merangkul masyarakat Papua sebagai saudara sebangsa dan setanah air.

PGI berharap, untuk selanjutnya pendekatan yang dilakukan di Papua bukanlah dengan alasan keamanan tapi memakai dialog agar perdamaian yang sesungguhnya bisa tercapai. Sebelumnya, terjadi beberapa kali unjukrasa menentang tindakan rasis terhadap mahasiswa Papua. Demonstrasi terjadi di beberapa kota di daerah tersebut dengan yang terakhir terjadi di kota Jayapura pada 29 Agustus 2019.

Akibat unjukrasa yang diwarnai kerusuhan itu beberapa bangunan dan fasilitas umum mengalami kerusakan termasuk beberapa kantor pemerintah di Jayapura.

Baca juga: Papua Terkini - Peristiwa Papua dinilai sebagai pembelajaran berharga
Baca juga: Papua Terkini - Tidak ada demo lanjutan di Kota Jayapura