Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo meresmikan pembukaan Konferensi Hukum Tata Negara VI Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta.

"Konferensi ini sangat bagus, mengajak kita membahas untuk yang lebih mendasar. Bagaimana memperkuat sistem kabinet presidensiil yang efektif," kata Presiden dalam sambutannya pada Senin.

Presiden meminta para peserta konferensi mengkaji respon hukum tata negara dan administrasi negara atas perubahan dunia yang cepat.

Menurut Presiden, hukum tata negara perlu memberi ruang-ruang terobosan dan mendorong inovasi.

Baca juga: Jokowi: Sederhanakan prosedur tata kelola negara

"Kita membutuhkan hukum tata negara yang memandu kita untuk berjalan cepat dan berjalan selamat. Cepat tapi selamat, nggak bisa hanya keselamatan tapi nggak cepat, ditinggal kita," kata Jokowi.

Presiden meresmikan pembukaan konferensi itu secara simbolis dengan menabuh tifa (alat musik tradisional Maluku).

Sejumlah pejabat yang hadir antara lain Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Mahfud MD.

Baca juga: Pakar nilai GBHN tidak relevan dengan sistem tata negara saat ini

Konferensi tersebut digelar pada 2-6 September 2019.

Acara yang bertema "Memperkuat Kabinet Presidensial yang Efektif" itu dihadiri oleh sekitar 250 akademisi hukum tata negara.

Konferensi itu nantinya menghasilkan rekomendasi hukum tata negara bagi pemerintah RI.