Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Wiranto, akan tetap mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat meski baru-baru ini ia bertemu dengan Jurubicara kepresidenan Andi Mallarangeng sahabatnya. "Saya akan tetap kritis. Sebagai ketua umum partai, saya akan terus menyampaikan aspirasi rakyat," katanya sebelum menjadi salah satu pembicara dalam Seminar Nasional "Potret Indonesia: 100 Tahun Kebangkitan Nasional dan 10 Tahun Reformasi" yang diselenggarakan Persatuan Alumni Gontor (Pagon) di Jakarta, Sabtu. Menurut Wiranto, pertemuannya dengan Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng dalam sebuah acara diskusi di Gedung DPR Jakarta, Jumat (30/5), merupakan pendidikan politik yang baik bagi rakyat. "Itu pendidikan politik yang baik. Walaupun kita berbeda pendapat, tetapi sebagai sahabat tetap menjalin hubungan baik," katanya. Dalam diskusi tersebut, keduanya menyampaikan argumen masing-masing terkait dengan iklan Wiranto di media massa tentang kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM yang dinilai Andi telah "menyerang" figur Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Wiranto kembali menegaskan, dirinya tidak menyerang pribadi presiden namun sekadar imbauan semoga pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan menaikkan harga BBM. "Jadi, soal iklan itu tergantung bagaimana pemerintah meresponnya," katanya. Komunikasi efektif Sedangkan terkait maraknya aksi unjuk rasa menentang kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, Wiranto menilai, hal itu menunjukkan kurangnya komunikasi yang dilakukan pemerintah terhadap rakyat. Mantan Menhankam/Pangab itu menyarankan pemerintah melakukan komunikasi efektif kepada rakyat dengan memberikan penjelasan yang transparan kepada rakyat dan berupaya mengetahui apa yang diinginkan rakyat. Meski demikian, Wiranto juga mengimbau agar aksi-aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa juga diiringi rasa tanggung jawab sosial. "Demonstrasi itu agar jangan anarkis dan tidak mengganggu kepentingan masyarakat lain," katanya. Wiranto juga meminta agar tidak ada lagi tuding menuding terkait aksi unjuk rasa itu karena tudingan yang tidak jelas itu hanya akan memperkeruh suasana. "Kalau tahu ada yang bersalah ya ditangkap saja, tidak usah tuding-menuding. Yang perlu dicari adalah akar persoalan mengapa muncul aksi demo itu, selesaikan dengan kebijakan yang jitu," katanya. (*)