Lampung Tengah (ANTARA) - Volume ekspor produk olahan berupa nanas kaleng PT Great Giant Pineapple (GGP) saat ini mencapai belasan ribu kontainer dengan nilai 400 juta dolar Amerika Serikat per tahun.

"Dengan luas lahan 33.000 hektare, kami mampu memproduksi sekitar 17.000 kontainer nanas kaleng per tahun dan 10 juta boks buah-buahan segar berupa pisang, nanas, jambu kristal, dan buah-buahan segar lainnya," kata Government Relations and External Affair Director GGP Welly Soegiono pada progres implementasi kawasan berikat hortikultura di PT GGP Terbanggi Besar, Lampung Tengah, Kamis.

Hadir pada acara itu utusan 10 dari 13 kabupaten dan kota di Tanah Air yang akan dijadikan kawasan berikat hortikultura.

Baca juga: Pemerintah dorong percepatan implementasi kawasan berikat hortikultura

Welly menjelaskan bahwa produksi nanas PT GGP merupakan salah satu terbesar di dunia. Bahkan, produsen nanas dunia lainnya juga membeli dari GPP.

Ia menyebut nilai devisa dari ekspor nanas tersebut dapat bertambah hingga dua kali lipat jika kemitraan terjalin dengan kabupaten dan kota di Tanah Air.

"Jika terjalin kemitraan dengan 33 kabupaten/kota dan masing-masing memiliki lahan 1.000 hektare untuk budi daya nanas. Maka, terdapat 33.000 ha lagi tanaman nanas sehingga diestimasikan 400 juta dolar AS lagi tambahan nilai ekspor yang masuk," katanya.

Welly menuturkan bahwa produk perusahaannya adalah komoditas pertanian hortikultura, faktor penentuan biaya produksi yang lebih efisien menjadi tantangan untuk dapat bersaing dalam pasar internasional.

Baca juga: Menko Perekonomian kunjungi PT GGP Humas Jaya Lampung

Produk yang dihasilkan PT GGP meliputi nanas dalam kaleng, jus, dan konsentrat nanas dan buah-buahan segar lainnya yang telah dipasarkan ke lebih dari 60 negara tujuan ekspor.

Selain itu, PT GGP juga telah menerapkan manajemen zero waste production dan membentuk ekosistem rantai pasok yang terintegrasi dari hulu ke hilir di seluruh rantai nilai usahanya.

Pada acara itu juga hadir dari Kemenko Perekonomian, Kementerian Pertanian, Bea Cukai, dan sejumlah kepala dinas tanaman pangan dan hortikultura kabupaten dan kota.