Depok, (ANTARA News) - Menteri Negara Perberdayaan Aparatur Negara (Menpan), Taufik Effendi menegaskan Pemerintah Daerah (Pemda) yang menolak pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) akan diberi pembinaan. "Kita akan memberi pembinaan kepada Pemda yang menolak BLT," kata Taufik, usai menghadiri Tablig Akbar Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1429 Hijriah dan Haul KH. Muhammad Yusuf ke-37 di Depok, Jawa Barat, Minggu. Ia belum bisa menyebutkan bentuk pembinaan tersebut karena harus dilihat terlebih dahulu apakah memang masyarakat sekitar benar-benar menolak BLT tersebut atau tidak. "Ini harus diketahui terlebih dahulu, baru bisa ditentukan pembinaannya," jelasnya. Menpan juga menegaskan tidak akan menerapkan sanksi atau pemanggilan terhadap kepala daerah yang menolak BLT tersebut. "Kita jangan jadi bangsa yang kejam dengan memberikan sanksi-sanksi," tegsanya. Menurut dia, BLT bukan satu-satunya program pemerintah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat, tapi banyak bantuan lainnya seperti pemberian bantuan kepada setiap kecamatan sebesar Rp3 miliar per tahun. Selain itu, kata dia, juga ada pemberian kredit ringan tanpa agunan terhadap pengusaha-pengusaha kecil. "Ini semua untuk meringankan beban masyarakat kecil," ujarnya. Dikatakannya mungkin saja daerah yang menolak BLT memang tidak memerlukan hal tersebut karena sudah ada alternatif-alternatif pemberian bantuan lainnya yang juga dilakukan oleh pemerintah. Lebih lanjut, ia mengatakan kebijakan menaikkan BBM merupakan kebijakan yang mengandung risiko besar dan tidak populer di mata masyarakat. Kebijakan tersebut berani diambil oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena untuk kepentingan masyarakat yang lebih besar lagi. "Ini suatu pengorbanan yang luar biasa yang dilakukan oleh seorang presiden," katanya.(*)