"Penanganan darurat bencana di Palu dan sekitarnya memberikan pembelajaran, khususnya terkait dukungan multipihak baik lokal, nasional, regional, maupun internasional," kata Agus melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu.
Agus mengatakan pemerintah berhati-hati dalam menentukan dan mengizinkan bantuan internasional masuk ke wilayah Sulawesi Tengah saat itu.
Menurut Agus, BNPB belajar dari pengalaman yang kurang baik terhadap bantuan internasional yang masuk dalam penanganan bencana sebelumnya.
"Penerimaan bantuan internasional yang secara bebas memicu risiko terhadap penanganan darurat yang sedang berlangsung," tuturnya.
Agus mengistilahkan bantuan yang bebas masuk sebagai a tsunami of aid atau "sebuah tsunami bantuan", yang berarti banyak bantuan yang datang tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan korban bencana.
Baca juga: BNPB: keadaan pascagempa Sulteng sudah kondusif
Tim Ekspedisi Destana gelar simulasi tsunami
Belajar dari pengalaman-pengalaman mengelola bantuan untuk bencana sebelumnya, hal itu tidak terjadi saat penanganan bencana di Sulawesi Tengah.
"Pemerintah Indonesia didukung AHA Center melakukan pemindaian dan pengelolaan bantuan internasional dengan baik. Pelokalan dukungan diterapkan selama penanganan darurat saat itu," katanya.
Pemerintah membangun sistem penerimaan bantuan melibatkan pihak internasional, salah satunya penanganan berjenjang dimulai dari tingkat administrasi paling bawah sebagai penanggung jawab penanganan bencana didukung sumber daya nasional, organisasi nonpemerintah maupun mitra internasional.
"Dengan sistem yang dibangun, bantuan internasional yang masuk memang sesuai yang dibutuhkan di lapangan," katanya.
Sistem tersebut juga berjalan ketika bantuan disalurkan melalui organisasi nonpemerintah di dalam negeri sehingga beberapa organisasi internasional mengalihkan dukungan dengan memberikan dana kepada organisasi nonpemerintah.*
Baca juga: BNPB: bantuan tenda dikhususkan untuk sekolah darurat
Baca juga: Empat negara tawarkan bantuan pesawat Hercules