Kemenkop UKM: Pasar rakyat harus dikelola koperasi secara profesional
28 Agustus 2019 14:59 WIB
Deputi bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM Victoria br Simanungkalit. (Dokumentasi Kemenkop UKM)
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) menyatakan bahwa pasar rakyat yang dibangun di berbagai daerah harus dapat dikelola oleh koperasi secara profesional serta dengan pendampingan yang membuat inovasi pelaku usaha semakin meningkat.
"Kami ingin memperkaya wawasan dan kapasitas para pembina pusat dan daerah untuk memberdayakan koperasi supaya dapat mengelola pasar secara profesional," kata Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM Victoria br Simanungkalit dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.
Menurut Victoria br Simanungkalit, pasar rakyat yang terdapat di berbagai daerah dari hari ke hari harus berproses semakin baik.
Pada 2020, Kemenkop dan UKM berencana membangun 49 pasar rakyat, yang terdiri 20 di daerah perbatasan, 27 di daerah reguler dan 2 pasar tematik. Selain itu juga akan dibangun sarana dan prasarana bagi PKL di samping pasar.
Baca juga: Kemenkop dan UKM genjot potensi produk khas Bintuni
Victoria juga mengutarakan harapannya agar para pembina di daerah diharapkan juga dapat mempromosikan produk-produk unggulan di daerah tersebut, sehingga pemasarannya tidak hanya kepada masyarakat setempat tapi juga melalui jejaring koperasi antar provinsi.
Dengan demikian, masih menurut dia, lalu lintas dan jejaring koperasi antarprovinsi semakin bergairah dan perputaran uang di antara koperasi semakin besar.
"Kami berharap ada kolaborasi program dengan kedeputian lain, maupun pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas pengelola koperasi melalui pendampingan, sehingga profesionalismenya makin baik," katanya.
Pihak Kemenkop UKM juga akan meningkatkan kerja samanya dengan kementerian/lembaga lainnya seperti Kemenkominfo, Kementerian Desa, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Kerja sama dengan K/L lain itu supaya ada akses jalan, akses internet, maupun fasilitas lain, sehingga produknya bisa dipasarkan ke daerah lain dengan menggunakan tekhnologi," jelas Victoria.
Baca juga: 6 pasar rakyat untuk mama-mama asli Papua diresmikan
Sebelumnya, Asdep Pemasaran pada Deputi Propasar Destry Anna Sari mengatakan, selain merevitalisasi pasar rakyat di daerah perbatasan, daerah tertinggal dan daerah pascabencana, Kemenkop dan UKM juga ingin meminimalkan kemungkinan kendala-kendala di lapangan saat pelaksanaan program nanti.
"Kami ingin memperkaya wawasan dan kapasitas para pembina pusat dan daerah untuk memberdayakan koperasi supaya dapat mengelola pasar secara profesional," kata Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM Victoria br Simanungkalit dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.
Menurut Victoria br Simanungkalit, pasar rakyat yang terdapat di berbagai daerah dari hari ke hari harus berproses semakin baik.
Pada 2020, Kemenkop dan UKM berencana membangun 49 pasar rakyat, yang terdiri 20 di daerah perbatasan, 27 di daerah reguler dan 2 pasar tematik. Selain itu juga akan dibangun sarana dan prasarana bagi PKL di samping pasar.
Baca juga: Kemenkop dan UKM genjot potensi produk khas Bintuni
Victoria juga mengutarakan harapannya agar para pembina di daerah diharapkan juga dapat mempromosikan produk-produk unggulan di daerah tersebut, sehingga pemasarannya tidak hanya kepada masyarakat setempat tapi juga melalui jejaring koperasi antar provinsi.
Dengan demikian, masih menurut dia, lalu lintas dan jejaring koperasi antarprovinsi semakin bergairah dan perputaran uang di antara koperasi semakin besar.
"Kami berharap ada kolaborasi program dengan kedeputian lain, maupun pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas pengelola koperasi melalui pendampingan, sehingga profesionalismenya makin baik," katanya.
Pihak Kemenkop UKM juga akan meningkatkan kerja samanya dengan kementerian/lembaga lainnya seperti Kemenkominfo, Kementerian Desa, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Kerja sama dengan K/L lain itu supaya ada akses jalan, akses internet, maupun fasilitas lain, sehingga produknya bisa dipasarkan ke daerah lain dengan menggunakan tekhnologi," jelas Victoria.
Baca juga: 6 pasar rakyat untuk mama-mama asli Papua diresmikan
Sebelumnya, Asdep Pemasaran pada Deputi Propasar Destry Anna Sari mengatakan, selain merevitalisasi pasar rakyat di daerah perbatasan, daerah tertinggal dan daerah pascabencana, Kemenkop dan UKM juga ingin meminimalkan kemungkinan kendala-kendala di lapangan saat pelaksanaan program nanti.
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2019
Tags: