Jakarta (ANTARA News) - Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah meminta pemerintah untuk mengontrol secara ketat program penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) sehingga meminimalisir penyalahgunaan serta permasalahan dalam program tersebut. "Saat ini BLT dari pengalaman 2005 masih bisa terjadi kesalahan dan untuk itu diperlukan kontrol yang tepat," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Muhammad Izzul Muslimin usai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden Jakarta, Jumat. Lebih lanjut ia memaparkan penyaluran BLT merupakan salah satu konsekuensi dari rencana penghapusan subsidi BBM sebagai upaya untuk memberikan subsidi bagi golongan masyarakat yang tepat. "Subsidi BBM memiliki empat kesalahan mendasar yaitu tidak memenuhi rasa keadilan karena lebih banyak dinikmati kelas menengah dibandingkan miskin. Yang kedua kenaikan harga minyak dunia yang menggerus APBN," katanya. Selain itu, katanya, hal yang ketiga adalah ketimpangan harga BBM dalam negeri dan luar negeri akan mendorong penyelundupan dan yang keempat adalah memicu perilaku boros dalam penggunaan energi. "Oleh karena itu kami meminta agar subsidi diubah menjadi subsidi pangan, kesehatan, pendidikan, peningkatan lapangan kerja dan BLT," kata Izzul. Sementara itu, juru bicara Presiden Andi Mallarangeng mengatakan, Presiden Yudhoyono menyambut baik pemikiran dan masukan dari PP Pemuda Muhammadiyah. "Yang dilakukan pemerintah memang berat dan mengandung resiko politik. Tapi seorang pemimpin harus menunjukkan tanggung jawabnya," kata Andi. Ia menegaskan pemerintah saat ini akan mengubah paradigma dari semula subsidi atas barang menjadi subsidi terhadap orang.(*)