Bogor (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah harus menyikapi tren peningkatan impor sampah dan limbah secara hati-hati.

"Saya juga beberapa kali dalam 'summit', di ASEAN Summit, dan konferensi lainnya, juga disampaikan banyaknya sampah dan limbah yang diekspor dari negara maju ke negara berkembang, jadi bukan hanya di Indonesia saja," kata Jokowi dalam sambutannya saat membuka rapat terbatas bertopik "Impor Sampah dan Limbah" di Istana Kepresidenan Bogor pada Selasa.

Menurut Presiden, kendati serat kertas dan sampah plastik impor dibutuhkan oleh industri, namun banyak limbah dan sampah yang berpotensi merusak lingkungan.

Baca juga: Pemerintah tekankan pengendalian atasi masalah impor sampah dan limbah

Sampah serta limbah itu semakin mengancam jika tidak dapat didaur ulang.

"Lebih berbahaya lagi jika terkontaminasi oleh limbah bahan berbahaya dan beracun, B3 yang berbahaya bagi masyarakat," ujar Jokowi.

Terkait bahan baku industri yang memanfaatkan sampah, Presiden mengarahkan untuk dapat memaksimalkan sampah di dalam negeri.

Baca juga: Komisi III DPR RI datangi kontainer sampah impor

Dia menekankan pengendalian dan pengawasan oleh instansi kementerian terhadap masuknya sampah dan limbah.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta aparat penegak hukum mengambil upaya tegas jika menemukan pelanggaran di lapangan.

"Saya rasa ini koordinasi diantara menteri-menteri terkait sangat diperlukan sehingga jangan sampai terjadi perbedaan pandangan yang menghambat penanganan impor sampah dan limbah," kata Jokowi.

Sementara itu, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan sejumlah menteri telah melakukan koordinasi terkait itu tersebut.

Dia mengungkapkan dalam pertemuan terbatas itu, ada sejumlah kesepakatan yang dibuat terkait penanganan impor sampah dan limbah.

Baca juga: Ahli toksikologi AS minta negara maju tanggung jawab atas limbahnya