Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Relestat Indonesia (REI), Soelaeman Soemawinata mengatakan telah menyurati Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait penambahan kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang habis tahun 2019.

Akibat habisnya kuota FLPP banyak pengembang rumah murah serta pembelinya menjerit karena tidak bisa akad kredit," kata Soelaeman di Jakarta, Selasa.

Sementara itu, menanggapi penambahan kuota yang dikeluhkan banyak pengembang rumah subsidi, Soelaeman menyebutkan REI sudah melakukan sejumlah upaya sejak awal mencuat informasi habisnya kuota KPR FLPP di Bank BTN.

"Setelah bersurat ke Kementerian PUPR, kemudian dari pihak Kementerian PUPR juga telah menyurati Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menambah kuota KPR FLPP sebesar Rp8,6 triliun atau setara untuk 80.000 hingga 100.000 unit rumah.

Bahkan dalam pertemuan terakhir dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada Minggu (25/8/2019) dirinya, ungkap Soelaeman, kembali mempertanyakan informasi mengenai tambahan kuota tersebut. Menteri PUPR menyebutkan sudah ada jawaban positif dari Kemenkeu bahwa kuota akan ditambah.

REI berharap Kemenkeu secepatnya dapat mengabulkan ini, karena urgensinya tinggi dari sisi konsumen. Dari sisi pengembang sudah membangun dengan menggunakan kredit bank untuk pekerjaan konstruksi, sehingga kalau tidak terealisasi maka beban bunganya akan tetap ditanggung pengembang.

Baca juga: Kadin Indonesia dan asosiasi bidang perumahan inginkan kepastian FLPP

“Jika pengembang tidak mampu membayar, maka NPL (rasio kredit bermasalah) tinggi dan akan menganggu kinerja bank. Kalau itu terjadi, maka berdampak besar terhadap perekonomian nasional,” ungkap Soelaeman.