Jakarta (ANTARA) - Pengamat intelijen dari Universitas Indonesia, Ridlwan Habib menyebutkan pemulihan akses internet di Papua diperlukan dalam upaya kontra opini propaganda asing terhadap keamanan di Papua.

Ridlwan, di Jakarta, Selasa, menyebutkan, Pemerintah Indonesia belum terlihat melakukan upaya kontra opini dengan mempublikasikan situasi nyata di Papua.

Baca juga: Kapolri-Panglima TNI dijadwalkan bertemu tokoh masyarakat di Wamena

Baca juga: Masalah Papua tak perlu campur tangan asing

Baca juga: Polresta Sidoarjo minta masyarakat Papua tidak terhasut isu hoaks

Baca juga: Polda Papua persilahkan warga Manokwari beraktivitas seperti biasa

"Justru harus segera pulih internet di Papua agar warga Indonesia di Papua, saudara-saudara warga Provinsi Papua dan Papua Barat bisa melakukan kontra opini propaganda asing," tegas peneliti kajian intelijen ini.

Menurut dia, upaya pembatasan akses internet untuk menjaga situasi keamanan dan stabilitas di Papua dinilai tidak efektif karena propaganda negatif soal Papua justru dilakukan oleh pihak-pihak di luar negeri.

"Upaya itu tidak akan efektif karena kalau kita cek tagar-tagar yang menyerukan referendum dan free west Papua justru dari luar negeri. Terutama akun akun dari Australia, New Zealand dan Inggris. Bukan dari Indonesia dan bukan dari dalam Papua," jelas Ridlwan.

Menurut Ridlwan, dari mesin analisis Knowledge Enggine for Media Analysis (KEA) didapatkan data kejadian di Papua dipropagandakan negatif oleh akun-akun pro kemerdekaan Papua.

"Tuntutan referendum, foto-foto kekerasan dan korban-korban, disebarluaskan dari akun-akun yang IP address nya di luar Indonesia," kata Ridlwan.

Informasi situasi keseharian Papua, peluang investasi, pembangunan infrastruktur, penyamarataan harga, pasar pasar baru di Papua harus disebarkan sebagai kontra opini negatif.

"Tapi, itu tidak akan berhasil kalau justru internet dimatikan. Para pendukung Papua Merdeka itu tidak online disana, dari luar negeri. Salah sasaran," ujarnya.

Oleh karena itu, ia mengusulkan kepada pemerintah segera melakukan operasi kontra wacana yang masif di Papua.

"KSP bisa membawa rombongan jurnalis, influencer media sosial, blogger, dan semua humas pemerintah untuk melakukan pelurusan opini langsung dari dalam Papua," tuturnya.

KSP, tambah dia, bisa mengajak youtuber-youtuber berpengaruh untuk menginap di Papua dan melaporkan situasi aman dan terkendali di Papua.

Ridlwan mencontohkan youtuber Atta Halilintar bisa diajak ke Papua sehingga ada opini yang berimbang di media sosial.

"Lawan opini dengan opini, jangan justru dimatikan internetnya," katanya.