Kudus (ANTARA) - Penyerapan APBD tahun 2019 di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, hingga 21 Agustus 2019 baru terealisasi Rp1,13 triliun atau 51,74 persen dari total anggaran 2019 sebesar Rp2,18 triliun.

"Jika melihat sudah memasuki Agustus 2019, tentunya penyerapan anggaran seharusnya jauh lebih besar karena sudah memasuki bulan delapan," kata Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus Eko Djumartono di Kudus, Senin.

Menurut dia sudah banyak program kegiatan yang sudah terlaksana, namun pencairannya belum dilakukan sehingga penyerapan anggaran saat ini belum bisa menjadi tolok ukur bahwa pelaksanaan program pembangunan belum jalan.

Hal itu karena, kata dia, laporan keuangan yang ada di BPPKAD berbeda dengan realisasi kegiatan fisik di lapangan yang menjadi tanggung jawab masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, kata dia, pihak ketiga diduga lebih memilih mencairkan anggaran setelah pelaksanaan kegiatan selesai dikerjakan.

"Jika memang program kegiatan yang dalam kerja samanya terdapat tahapan pencairan, seharusnya bisa dicairkan setiap setiap pelaksanaan pembangunan," ujarnya.

Kenyataannya saat ini penyerapan anggaran khusus untuk belanja langsung masih sangat rendah karena baru mencapai 34,71 persen.

Dari total anggaran tahun 2019 di Kabupaten Kudus sebesar Rp2,18 triliun, yang terserap sebesar Rp1,13 triliun atau 51,74 persen.

Anggaran sebesar itu digunakan untuk membiayai sejumlah kegiatan di 74 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kudus.

Anggaran sebesar Rp2,18 triliun terbagi menjadi dua pos, yakni pos belanja langsung dan tidak langsung.

Untuk pos belanja langsung nilainya sebesar Rp848,8 miliar, sedangkan pos belanja tidak langsung sebesar Rp1,33 triliun.

Sementara realisasi penyerapan anggaran untuk pos belanja tidak langsung mencapai 62,60 persen, sedangkan pos belanja langsung sebesar 34,71 persen.

Berdasarkan data dari BPPKAD Kudus, dari puluhan OPD di Kabupaten Kudus persentase realisasi penyerapan tertinggi pada Kecamatan Gebog sebesar 70,78 persen, sedangkan terendah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar 9,15 persen.

Dari sejumlah OPD yang memiliki anggaran cukup besar untuk belanja langsung, tercatat Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Lingkungan Hidup yang persentase penyerapannya cukup tinggi, yakni 68,50 persen dari total belanja sebesar Rp59,79 miliar, disusul Dinas Perhubungan Kudus terealisasi sebesar 60,18 persen dari total belanja langsung Rp18,5 miliar.

Sementara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terealisasi sebesar 9,15 persen dari total belanja langsung sebesar Rp205,05 miliar, sedangkan Dinas Perdagangan yang memiliki anggaran belanja langsung sebesar Rp30,56 miliar baru terealisasi 50,43 persen.