Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur ibu kota baru di Kalimantan Timur akan dibagi menjadi tiga bagian.

"Pembangunan infrastruktur akan menjadi 3 kluster, pertama adalah mendesain kawasannya sendiri di mana untuk meletakkan rencana tata bangunan selesai 2019 atau minimal sampai 2020," kata Basuki di Istana Negara Jakarta, Senin.

Baca juga: Kepala Bappenas: pemindahan ibu kota paling lambat 2024

Baca juga: Menteri ATR: tanah ibu kota baru sudah diamankan

Baca juga: Pemerintah sudah punya 180 ribu hektare lahan di lokasi ibu kota baru

Pada hari ini Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla mengumumkan lokasi ibu kota baru Indonesia seluas 180 ribu hektare di dua kabupaten yaitu Kutai Kertanegara dan Penajam Paser Utara.

"Prasarana dasar seperti jalan, air termasuk bendungan untuk melayani ibu kota negara kemudian pertengahan 2020 sudah masuk ke 'desain and build'. Kita mulai seperti halnya saat kita renovasi Gelora Bung Karno, tidak dengan cara 'common' yaitu desain dulu baru tender tapi 'desain and build' jadi kontraktor dan konsultan jadi satu, kita kasih kriterianya seperti apa tapi cepat," jelas Basuki.

Selanjutnya pelaksana dasar jalan, air, drainase dan sebagainya dimulai pada pertengahan 2020.

"Itu yang disampaikan bapak presiden anggaran sekitar 19 persen, tidak semuanya 19 persen dari APBN tapi untuk prasarana dasar," ungkap Basuki.

Selanjutnya bangunan-bangunan pemerintahan juga membutuhkan desain kultural yang harus dibuat secara berhati-hati.

"Ke depan akan hati2 tapi kita programkan juga mulai 'desain and build' jadi kita lakukan pekerjaannya. Konstruksi diperkirakan 3-4 tahun untuk menyelesaikan jalan, waduk, sanitasi dan gedung-gedung sehingga target 2023-2024 bisa ada pergerakan ke sana dengan jadwal ini mudah-mudahan bisa kita tangani," tambah Basuki.

Presiden Jokowi dalam pernyataan resminya mengatakan bahwa total kebutuhan untuk ibu kota baru adalah sekitar Rp466 triliun.

Dari jumlah itu, 19 persen akan berasal dari APBN yang terutama berasal skema kerja sama pengelolaan aset di ibu kota baru dan di DKI Jakarta. Sisanya akan berasal dari Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta investasi langsung swasta dan BUMN.