Palembang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mencatat angka defisit perumahan di provinsi itu sekitar 500.000 unit sehingga perlu sinergi antara pengembang, perbankan dan pemerintah.

Gubernur Sumsel Herman Deru di Palembang, Sabtu, pada acara peletakan batu pertama perumahan BPS Land, mengatakan pemprov berkomitmen untuk mengatasi angka kesenjangan antara rumah yang terbangun dengan yang dibutuhkan rakyat.

"Kami telah menginisiasi bersama pengembang lokal untuk membangun perumahan bagi ASN, TNI dan Polri termasuk juga untuk umum di Kawasan Citra Grand City Palembang, namanya BPS Land," katanya.

Deru mengatakan dirinya berjanji akan memberikan insentif berupa kemudahan akses untuk menuju kawasan hunian seluas 60 hektare dengan total rumah 3.000 unit itu bekerjasama dengan Kementerian PUPR dalam menyediakan angkutan umum.

"Dengan jarak yang hampir kurang lebih satu kilometer, saya jamin untuk angkutan umum atau shuttle bus akan disediakan disini sebagai moda angkutan massal warga," kata dia.

Sementara itu, Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid mengatakan pembangunan perumahan BPS Land Palembang ini adalah contoh pembangunan perumahan ASN, TNI/ Polri pertama di Indonesia.

Menurut Khalawi proyek tersebut termasuk model pembangunan rumah berskala besar.

"Jadi perumahan ini menerapkan konsep yang berimbang untuk masyarakat yang gajinya sekitar Rp4 juta per bulan. Kami harap konsep seperti ini dapat ditiru daerah lain," kata dia.

Baca juga: PUPR: superblok solusi penyediaan rumah warga berpenghasilan rendah
Baca juga: Kementerian PUPR siapkan skema penyediaan rumah untuk milenial
Baca juga: SPAP dukung penyediaan rumah murah untuk karyawan