Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah tetap akan menjalankan program bantuan langsung tunai (BLT) sebagai kompensasi kepada masyarakat atas keputusan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi meski beberapa kalangan menyatakan keberatan. Usai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka Jakarta, Senin, Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah tengah mengevaluasi pelaksanaan BLT sebelumnya supaya kelemahan-kelemahan program tersebut tidak lagi terulang dalam pelaksanaan BLT tahun ini. "BLT saat ini sedang dikerjakan, menurut saya itu yang terbaik. Bila suatu negara mengalami krisis tentunya rakyat diberi bantuan. Tapi memang tidak bisa 100 persen sempurna," kata Hatta. Ia menambahkan, penyimpangan dalam skala yang kecil bisa saja terjadi karena jumlah penerima BLT cukup banyak namun ia meyakinkan, pemerintah terus melakukan evaluasi dan persiapan supaya penyaluran BLT tahun ini dapat berjalan dengan baik. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie mengatakan evaluasi juga dilakukan untuk memperbaiki mekanisme penyaluran guna mencegah ketidaktepatan sasaran pembagian BLT tahun ini. Ia menjelaskan pula, sebelumnya penelitian 57 perguruan tinggi tentang pelaksanaan BLT tahun 2005 menunjukkan bahwa program tersebut cukup berhasil. "Tapi evaluasi akan terus dilakukan hingga akhir minggu ini," katanya. Sementara ketika disinggung tentang adanya beberapa kepala daerah yang menyampaikan keberatan terhadap pelaksanaan program tersebut, Aburizal mengatakan bahwa keberatan tidak diajukan semua daerah melainkan oleh sebagian kecil kepala daerah. Mengenai hal itu Hatta menyebutkan penuturan Menteri Dalam Negeri terkait penolakan beberapa kepala daerah terhadap pelaksanaan program BLT. "Mendagri mengatakan, tidak seperti yang digambarkan. Pemerintah ini kan satu, terdiri atas pemerintah pusat dan otonomi. Kalau kita membicarakan pembangunan jangka menengah, kita tidak bisa berbeda dan itu merupakan prinsip," katanya. BLT untuk Tamtama Sementara Panglima TNI Djoko Santoso mengatakan pemerintah juga berencana menerapkan program BLT untuk anggota Tamtama TNI. Ia menjelaskan, pihaknya sudah mengirimkan data kepada pemerintah dan saat ini tengah digodok untuk menentukan jumlah bantuan yang akan diberikan. "Saya belum tahu pasti, itu masih digodok terus. Saya kira jumlah kepala keluarganya sama. Setidaknya jumlah tamtama 40 persen dari keseluruhan anggota TNI di satu kesatuan," katanya. Lebih lanjut Djoko menjelaskan, dalam hal ini pemerintah tentunya akan mendahulukan penyaluran BLT bagi rumah tangga miskin dari warga sipil baru setelah itu bagi anggota TNI. (*)