Jakarta (ANTARA News) - Ketua MPR Hidayat Nurwahid menegaskan, pihaknya tidak mendukung langkah pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) karena keputusan menaikkan harga BBM akan semakin memberatkan sebagian besar masyarakat. "Pemerintah diharapkan melakukan penghematan di departemen dan seluruh lembaga negara, bukan serta merta menaikkan harga BBM," katanya di Gedung DPR/MPR Jakarta, Senin. Hidayat Nurwahid mengemukakan, penghematan di seluruh departemen dan lembaga negara bisa dilakukan dengan memotong proyek yang belum prioritas dan memotong anggaran untuk kegiatan yang masih bisa ditunda. Di sisi lain, pemerintah harus meminimalkan kebocoran anggaran di semua departemen dan lembaga negara, termasuk di bea cukai dan kantor pajak. "Untuk mendapatkan BBM yang lebih murah, perlu dilakukan lobi kepada negara-negara anggota OPEC," katanya. Hidayat Nurwahid juga mendesak dilakukan peninjauan terhadap kinerja Kementerian ESDM. "Menterinya sudah bertahun-tahun memimpin departemen ini, tetapi kinerjanya di bidang Migas tidak menggembirakan. Wajar kalau Presiden memanggil Menteri ESDM dan meminta pertanggungjawaban," katanya. Ketika ditanya mengenai munculnya usul penyelenggaraan Sidang MPR terkait kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM, Hidayat Nurwahid mengemukakan, sampai saat ini belum ada usul resmi kepada pimpinan MPR mengenai hal itu. "Pimpinan DPR tidak punya kewenangan prerogatif untuk mengusulkan Sidang MPR. Usul mengenai hal itu juga belum ada," katanya. Jika ada usul mengenai Sidang MPR, kata Hidayat, masih harus diteliti apakah memenuhi persyaratan atau tidak.(*)