Jakarta (ANTARA) - PT Jasa Marga Tbk (Persero) menyatakan siap sepenuhnya mendukung rencana pemindahan ibu kota, baik di mana pun di daerah Kalimantan yang akan ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai lokasi Ibu Kota Negara baru tersebut.

"Kami mendukung pindahnya ibu kota," kata Direktur Utama PT Jasa Marga, Desi Arryani di Depok, Jawa Barat, Jumat.

Menurut dia, langkah pemindahan ibu kota tersebut merupakan modal dasar agar penyebaran aktivitas perekonomian tidak hanya berkumpul di satu wilayah.

Apalagi, Desi secara pribadi juga menyatakan waswas mengenai kondisi Jakarta bila tetap diteruskan menjadi ibu kota Indonesia.

Dirut Jasa Marga juga menyatakan kesiapannya bila ternyata diperlukan pembangunan jalan tol di sekitar ibu kota baru. "Jalan tol di Kalimantan juga sudah ada," katanya.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Kamis (22/8) mengungkapkan salah satu skema estimasi pembiayaan untuk pembangunan sarana infrastruktur ibu kota baru, antara lain jalan, bandara dan pelabuhan akan dibiayai BUMN dalam bentuk investasi.

Selain itu, dia juga menambahkan bahwa skema estimasi pembiayaan untuk pembangunan jalan, bandara dan pelabuhan yang melibatkan BUMN tersebut dalam bentuk investasi yang menghasilkan return of investment.

"Tentunya itu dalam bentuk investasi, investasi yang tentunya menghasilkan return of investment. Jadi itu merupakan keputusan bisnis dari BUMN," katanya usai menghadiri acara diskusi media yang digelar oleh Kantor Staf Kepresidenan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), estimasi biaya proyek untuk bandara, pelabuhan dan jalan tol untuk ibukota baru Indonesia pembiayaannya melalui BUMN.

Sedangkan estimasi biaya proyek dan pembiayaan fisik ibukota negara akan menggunakan pembiayaan tiga sumber pembiayaan yakni APBN, skema kerja sama antara pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan skema kerjasama pemanfaatan atau pihak swasta.

Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan bahwa estimasi total biaya proyek (cost project) dan pembiayaan fisik ibu kota negara mencapai Rp466 triliun.

Estimasi total pembiayaan itu terdiri tiga sumber pembiayaan yakni APBN sebesar Rp74,44 triliun, skema KPBU Rp265,2 triliun, dan swasta melalui skema kerjasama pemanfaatan sebesar Rp127,3 triliun. Sedangkan untuk biaya proyek bandara, pelabuhan dan jalan tol rencana pembiayaannya melalui BUMN.

Sebelumnya Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil memastikan ibu kota negara akan pindah ke Provinsi Kalimantan Timur.

Sofyan menegaskan pengadaan lahan untuk kebutuhan ibu kota ini masih menunggu pengumuman resmi lokasi pasti ibu kota baru oleh Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Moeldoko sebut lokasi ibu kota baru pertimbangkan sisi ekologi
Baca juga: HNW: MPR harus diajak diskusi rencana pemindahan ibu kota