Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah bakal menagih janji Bank Pembangunan Islam (IDB) terkait keinginan IDB menerbitkan obligasi syariah (sukuk) berdenominasi rupiah untuk membiayai proyek-proyek di Indonesia. "Pada 3-4 Juni nanti saat `annual meeting` di Jeddah, Arab Saudi, kita akan tanya soal janji itu," kata Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral Bappenas, Dewo Broto Joko Putranto di Jakarta, Rabu. Dia mengatakan, Indonesia akan diwakili oleh Gubernur IDB untuk Indonesia, yaitu Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Menurut Dewo, IDB sebelumnya telah berjanji akan menerbitkan sukuk berdenominasi rupiah, jika UU Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) telah diterbitkan. Namun demikian, katanya, IDB ingin memastikan bahwa tidak ada "double taxation" untuk produk suku yang diterbitkannya, karena dana yang diperoleh akan dipinjamkan kepada pemerintah Indonesia untuk pembangunan. Dewo menambahkan, IDB tertarik untuk membiayai, terutama proyek-proyek infrastruktur. "Mengenai besarannya, saya tidak bisa menyebutkan, tetapi potensinya sangat besar karena `shareholder`-nya kan ada dari Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Kuwait," katanya. Dewo menambahkan, saat ini outstanding pinjaman proyek IDB untuk Indonesia mencapai 383,73 juta dolar AS untuk 16 proyek, antara lain proyek rehabilitasi pertanian, infrastruktur Aceh, dan pengembangan UIN Sunan Gunung Jati di Bandung. "Seluruh proyek itu belum selesai," demikian Dewo.(*)