“Pembangunan ibu kota baru itu akan dimulai tahun 2021,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro di Balikpapan, Selasa (20/8).
Sejak tahun tersebut, proyek pembangunan ibu kota mulai secara efektif meningkatkan PDB itu dan terus berlanjut. Apalagi ketika ibukota baru itu selesai dibangun pada 2024.
Juga akan ada efek berganda untuk perekonomian bagi wilayah di sekitarnya, menurunkan kesenjangan antarkelompok pendapatan dan kesenjangan antarwilayah.
Baca juga: Prof Ling: Butuh badan pengelola kepindahan ibu kota negara
“Sebab ada perdagangan antarwilayah, investasi, diversifikasi ekonomi, dan peningkatan output dari sektor jasa dan sektor-sektor non tradisional lainnya,” jelas Menteri Brodjonegoro.
Selain membawa dampak secara ekonomi, perpindahan ibu kota juga membawa dampak sosial. Ibu kota yang baru ini akan dirancang memiliki simbol identitas bangsa, dibangun sebagai kota yang cerdas, hijau, cantik, dan berkelanjutan, selain modern dan memiliki standar internasional.
Kota cerdas atau smart city adalah kota yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup para penghuninya. Teknologi itu digunakan untuk mendapatkan efektivitas dan efisiensi sehingga orang dapat menggunakan waktunya untuk hal lain dan membuatnya lebih produktif. Tata kelola pemerintahannya juga demikian yang mengedepankan efektivitas dan efisiensi.
Baca juga: Kalbar paling diuntungkan dari pemindahan ibu kota negara
“Ibu kota baru itu nanti jadi standar ideal pembangunan sebuah kota di Indonesia,” lanjut Menteri Brodjonegoro. Kota-kota yang sudah ada sejak lampau dapat memperbaiki dan bersolek diri seperti ibukota ini nantinya.
Di kota baru itu, misalnya, tidak ada lagi tiang listrik sebab listrik di kirim ke rumah dengan kabel bawah tanah. Transportasi kota adalah transportasi umum dan jumlah kendaraan dibatasi.
Sementara ini belum ditentukan akan ke mana di Kalimantan ibu kota negara dipindahkan. Tiga provinsi disebut-sebut memiliki peluang wilayahnya akan ketambahan proyek boyongan ibukota itu. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur sudah menawarkan wilayah yang dianggap cocok sebagai kawasan ibu kota negara.
“Penajam Paser Utara (PPU) memiliki lahan yang pas itu,” kata Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud pada kesempatan terpisah.
Baca juga: Kotawaringin Timur terimbas positif jika Kalteng jadi ibu kota negara