Padang, (ANTARA) - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan pembangunan daerah harus melalui pemetaan penduduk sehingga tepat sasaran.

“Kalau tidak dilakukan pemetaan penduduk maka pembangunan itu tidak akan bermanfaat dalam jangka waktu yang panjang,” kata dia saat memberikan pemaparan kepada kepala daerah Se-Sumatera Barat di Padang, Senin (19/8).

Ia mengatakan setiap daerah memiliki profil penduduk yang berbeda-beda sehingga kepala daerah harus mampu membaca hal tersebut. Apabila hal itu tidak mereka lakukan, pemerintah akan melakukan pengelompokan kembali.

Ia mencontohkan jika pemerintah akan membangun sekolah dasar, Puskesmas, layanan umum dan lainnya harus memperhatikan struktur penduduk yang ada di daerah mereka sehingga tidak ada pengelompokan ulang pembangunan kembali ketika jumlah penduduk bertambah lebih banyak.

Baca juga: BKKBN: Upaya pengendalian penduduk terhalang UU Perkawinan

Seperti yang terjadi di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, baru menyadari harus melakukan pengelompokan kembali setelah tujuh tahun menjabat.

“Apa yang dibangun 10 tahun yang lalu harus diulang kembali karena tidak sesuai dengan kebutuhan penduduk saat ini,” katanya.

Selain itu dirinya meminta kepala daerah mendukung tumbuhnya Kampung KB di wilayah mereka.

Menurut dia Kampung KB dibangun di daerah pinggiran dan marjinal sehingga mereka mampu mengubah kehidupan melalui program yang diberikan.

“Kita mendukung upaya dan inovasi yang dilakukan pemerintah daerah terutama dalam pendewasaan usia pernikahan, pengendalian penduduk dan pembentukan generasi berencana (Genre) yang membantu pemerintah daerah memberikan sosialisasi kepada generasi muda terkait bahaya seks pra nikah, pernikahan dini dan lainnya,” kata dia.

Baca juga: BKKBN : Usia kawin di Sumbar di atas rata-rata nasional
Baca juga: 4 komitmen global warnai kebijakan program KKBPK