Washington (ANTARA News) - Presiden Amerika Serikat (AS), George W. Bush, pada Rabu waktu setempat mengatakan bahwa dirinya memperpanjang sanksi-sanksi AS terhadap Suriah, setelah Washington menuduh Damaskus membangun sebuah reaktor nuklir dengan bantuan Korea Utara (Korut). Bush, seperti dikutip AFP, mengumumkan keputusannya untuk memperpanjang satu tahun pembekuan aset-aset Suriah, dan larangan mengekspor barang-barang tertentu ke Suriah dalam satu perintah eksekutif dan sebuah pesan kepada Kongres AS. "Saya mengambil tindakan-tindakan ini untuk menghadapi ancaman yang luar biasa pada keamanan nasional, kebijakan luar negeri, dan ekonomi AS yang ditimbulkan oleh tindakan-tindakan Pemerintah Suriah," kata Bush dalam perintah itu. Ia menuduh Suriah "mendukung terorisme, berusaha memiliki senjata pemusnah massal dan program-program rudal, termasuk yang baru-baru ini terungkap, yaitu kerjasama nuklir yang tidak sah dengan Korea Utara." Presiden AS itu juga mengatakan, Suriah "merusak usaha-usaha AS dan internasional menyangkut rehabilitasi dan rekonstruksi Irak." Bush sebelumnya memberlakukan sanksi-sanksi terhadap Suriah Mei 2004, kemudian memperpanjangnya April 2006 dan diperluas Februari pada para pejabat yang terlibat dalam "korupsi publik" di tengah-tengah tuduhan Damaskus mengacaukan Irak dan Lebanon. Bulan lalu, para pejabat keamanan nasional AS menyampaikan sebuah laporan intelijen yang menunjukkan Suriah sedang membangun sebuah reaktor nuklir secara diam-diam untuk tujuan militer. Mereka mengemukakan kepada Kongres bahwa reaktor itu dibangun dengan bantuan Korea Utara, sampai kompleks itu dihancurkan Israel dalam satu serangan udara 6 September tahun lalu. Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) melakukan satu pemeriksaan menyangkut tuduhan-tuduhan AS itu tetapi juga mengecam AS dan Israel karena tindakan mereka terhadap masalah itu. Suriah membantah tuduhan-tuduhan AS itu, dan berjanji akan bekerjasama penuh dengan IAEA, dan menuduh AS "melakukan kampanye bohong" sama dengan tuduhan-tuduhan AS bahwa Irak memiliki satu program senjata pemusnah massal. (*)