Jakarta (ANTARA) - Peneliti kebijakan publik pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Syafuan Rozi menilai saat ini waktunya pemerintah memberi porsi lebih banyak untuk memperkenalkan teknologi dan ekonomi kreatif kepada desa setelah di periode sebelumnya berkutat dengan infrastruktur.

"Bagaimana orang desa terbiasa melakukan riset, kajian, sehingga dana desa yang ditambah akan bermanfaat sekali, seperti mengenalkan teknologi di desa," kata Rozi saat dihubungi Antara di Jakarta, Jumat.

Beberapa desa tak dipungkiri banyak yang sudah memiliki produk unggulan, namun yang sering menjadi kendala adalah mempertemukan produk unggulan desa dengan pasar.

"Kalau sudah jelas proposalnya seperti itu mulai ada pelatihan pengadaan barang, teknologi maintenancenya, bagaimana produk itu dipasarkan, itu layak ditambah. Jangan nambah tanpa jelas peruntukannya, kasihan nanti dikorupsi," ucap dia.

Untuk membantu masyarakat desa membuat perencanaan program yang baik, Rozi menilai pentingnya peran pendamping desa.

"Karena itu masalah di desa kan mereka enggak punya daya inovasi dan kreativitas, dana desa itu diperlukan untuk melahirkan orang kreatif di desa untuk membangun SDM-nya, kalau infrastruktur sudah lewat, harus naik kelas,” ucap dia.

Agar sampai ke sana, kata dia, kolaborasi antarkementerian dan lembaga juga sangat layak untuk dicoba.

Kominfo misalnya, ikut turun di bidang pengenalan teknologi, sementara PT Pos bisa menyokong pengirimannya agar produk dari desa lebih mudah bertemu pasar yang luas.

"Nanti desa yang awalnya tertinggal naik ke swadaya, nanti naik ke swakarsa, mandiri, sampai desa kreatif. Dari situ ketahuan dana masuk ke desa yang mana," ucap dia.

Dalam pidato Nota Keuangan 2019, Presiden Joko Widodo mengatakan dana desa pada tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp72 triliun.

Dana desa diharapkan dapat mendorong inovasi dan entrepreneur baru, sehingga produk-produk lokal yang dimiliki oleh setiap desa dapat dipasarkan secara nasional, bahkan global melalui marketplace.
Baca juga: Pemerintah alokasikan transfer daerah-dana desa Rp858,8 triliun