Jakarta (ANTARA) - Pemerintah selama masa keketuaan Indonesia pada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) Mei 2019 mendorong berbagai upaya penguatan peran negara-negara anggota tidak tetap untuk memperbaiki tata kerja DK PBB.

"Presidensi Indonesia pada Dewan Keamanan PBB merupakan perwujudan kepemimpinan Indonesia pada tingkat internasional," kata Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Febrian A. Ruddyard di Jakarta, Jumat.

Pernyataan tersebut disampaikan Febrian pada pembukaan Diskusi Publik dan Peluncuran Buku "Presidensi Indonesia pada Dewan Keamanan PBB Mei 2019" di Kementerian Luar Negeri.

Kepemimpinan Indonesia di Dewan Keamanan PBB sepanjang Mei 2019 mengangkat tema "Menabur Benih Perdamaian" dan telah menorehkan kontribusi dalam upaya memajukan perdamaian dan keamanan internasional.

"Tantangan yang dihadapi negara anggota tidak tetap (anggota terpilih) DK PBB beragam dan sistematis. Namun, hal tersebut tidak seharusnya menghalangi negara anggota tidak tetap DK PBB untuk membangun visi bersama," ujar dia.

Febrian pun menekankan pentingnya perbaikan tata kerja DK PBB hingga dapat memberikan kesempatan bagi kesepuluh negara anggota tidak tetap atau anggota terpilih (Elected 10) DK PBB untuk lebih dapat bekerja secara inovatif.

Pada kesempatan itu, dirjen Kerja Sama Multilateral Kemlu juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan berbagai pemangku kepentingan di tanah air selama kepemimpinan Indonesia di DK PBB.

Untuk ke depan, Febrian berharap sinergi dan kerja sama yang erat guna mendukung masa keanggotaan Indonesia di DK PBB selanjutnya.

Baca juga: Kemlu RI dorong isu Kashmir diselesaikan lewat dialog Pakistan-India

Baca juga: Indonesia perkenalkan metode kerja "Sofa Talk" di DK PBB