Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengatakan diperlukan penyederhanaan prosedur tata kelola negara dengan pemanfaatan teknologi artificial intelligence dalam bekerja disertai dengan penyederhanaan organisasi.

"Organisasi yang tumpang tindih fungsinya harus digabung. Pekerjaan administrasi yang bisa dilakukan oleh komputer, dan oleh kecerdasan buatan Artificial Intelligence, harus mulai dilepas," ujar Jokowi dalam Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT Ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta, Jumat.

Dengan itu, kata Jokowi, jumlah organisasi dan jumlah aparat yang tidak efisien dan tidak relevan bisa dipangkas. "Sekali lagi manajemen tata kelola serta sistemlah yang harus dibangun," ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, tata kelola pemerintahan yang baik tercermin dari prosedur yang cepat dan sederhana, yang membuka ruang terobosan- terobosan, dan mendorong lompatan-lompatan.

"Orientasi kerja pemerintahan, orientasi kerja birokrasi, pelaksana, orientasi kerja birokrasi pengawas, haruslah orientasi pada hasil. Sekali lagi harus berorientasi pada hasil," tegas Jokowi.

Presiden menambahkan, pemanfaatan teknologi terbaru telah membuka peluang untuk mempermudah hal-hal yang dulu sulit, untuk mempermurah hal-hal yang dulu mahal, dan mempercepat hal-hal yang dulu lamban dan lama.

Meski demikian, Jokowi mengatakan kualitas aparat baik di birokrat, TNI, Polri, maupun pejabat BUMN harus terus ditingkatkan agar tidak semakin ketinggalan teknologi.

"Peningkatan kualitas dan kultur aparat mulai dari aparat negara, birokrat, TNI dan Polri dan pejabat BUMN, juga harus segera berubah Harus segera berubah!" tegas dia.

Baca juga: Anggota Dewan minta Presiden untuk foto selfie

Baca juga: Presiden: Realisasi anggaran diukur dari pelayanan bukan besaran