Yogyakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan penerapan nilai-nilai ideologi Pancasila harus disertai dengan upaya menciptakan kemakmuran bangsa yang adil, sehingga persatuan bangsa dapat terwujud dengan baik.

"Ingat, bedakan antara fondasi dan tujuan, di tengahnya ada kebijakan, program dan usaha untuk mencapai kemakmuran yang adil. Mau hapal Pancasila, tapi tanpa kemakmuran yang adil, bisa pecah bangsa ini," kata Wapres Jusuf Kalla (JK) saat memberikan pidato kunci pada Kongres Pancasila XI di Balairung Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Kamis.

Baca juga: Wapres JK: Pancasila jangan hanya dijadikan bahan indoktrinasi

Wapres mengatakan selama Indonesia merdeka 74 tahun, sedikitnya 15 konflik besar dengan korban lebih dari 1.000 orang telah terjadi di sejumlah daerah. Sebagian besar konflik tersebut disebabkan oleh ketidakadilan dalam kesejahteraan masyarakat di daerah.

Konflik di Aceh dan Poso, menurut JK, disebabkan oleh ketidakadilan yang dirasakan masyarakat lokal yang menyebabkan perekonomian mereka tidak sejahtera.

Baca juga: Wapres minta akademisi UGM ciptakan indeks Pancasila

"Aceh merasa kaya dengan gas dan minyak, tapi warga Aceh tidak menikmati hasil kekayaan itu. Konflik Poso juga disebabkan karena orang lokal merasakan adanya ketidakadilan politik, sehingga muncul perlawanan dari pejuang setempat," kata Wapres JK.

"Jadi mau hapal berapa kali pun Pancasila, tapi kalau kemiskinan banyak, (kesenjangan) ekonomi banyak, ini bisa berontak orang," katanya.

Baca juga: Wapres : maknai Pancasila dengan sederhana saja

Oleh karena itu, Wapres mengingatkan bahwa Pancasila harus ditempatkan sebagai dasar hidup bernegara, dan bukan dijadikan alat untuk mencapai tujuan bangsa.

"Jadi bagaimana tujuan ini kita capai dengan program, tapi mempunyai dasar bertindak. Jangan Pancasila ini dipakai sebagai alat mencapai tujuan, dia dasar," kata JK.