Kendari (ANTARA News) - Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), Prof Dr Bambang Sudibyo, MBA mengatakan, terlalu berlebihan bila semua kabupaten berlomba-lomba untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi atau universitas. "Idealnya di kabupaten itu, cukup mendirikan sebuah sekolah setara politeknik yang lulusannya cukup D1 hingga D3," kata Mendiknas saat menghadiri Rapat Koordinasi Bidang Pembangunan Pendidikan di Sulawesi Tenggara (Sultra) yang dipimpin Gubernur Sultra, H Nur Alam, SE dan dihadiri seluruh Bupati/Walikota di Sultra, Sabtu. Menurut Menteri, mendirikan sebuah univeritas di setiap kabupaten ada persyaratan administrasi yang harus dipenuhi, mulai dari jumlah sekolah SMU/SMK maupun rata-rata kelulusan siswa setiap tahunnya. Apalagi wilayah kabupaten itu sangat dekat dengan ibukota provinsi, maka tentu lulusan SMU/SMK akan lebih cenderung untuk keluar daerah dan memilih, melanjutkan studinya ke ibukota provinsi. "Kecuali bila daerah kabupaten itu, sudah ada univeritasnya tidak menjadi masalah, tetap harus dilanjutkan dengan harapan, para pimpinan perguruan tinggi negeri maupun swasta tetap mematuhi semua kententuan yang sudah ada," katanya. Diakui bahwa, diera reformasi saat ini hampir semua kabupaten di tanah air menginginkan untuk dibangunnya sebuah perguruan tinggi setara dengan univeritas. Menurut Mendiknas, yang perlu dibangun oleh kabupaten adalah bagaimana untuk membuka sekolah kejuruan (SMK). Sebab sekolah kejuruan itu sangat dibutuhkan dan identik dengan pembukaan lapangan kerja asalkan disesuaikan dengan kebutuhan serta potensi sumber daya alam (SDA) yang ada disetiap daerah. Sebagai contoh di Kabupaten Buton dan Wakatobi, dua wilayah itu merupakan daerah yang memiliki lautan yang lebih luas dibanding dengan daratan. Maka yang paling cocok untuk sekolah kejuruan untuk dibuka adalah sekolah perikanan dan pariwisata. Begitu pula kabupaten lain di Sultra seperti Kolaka Utara (Kolut) dan Kolaka terkenal dengan hasil komoditi perkebunan dan tambang, sekolah kejuruan yang tepat adalah kejuruan di bidang perkebunan dan Pertambangan. Gubernur Sultra, H Nur Alam, SE mengatakan, rencana pembukaan sekolah kejuruan di setiap kabupaten sudah masuk dalam agenda daerah di tahun ini dengan harapan Pemkab menyediakan pembebasan lahan minimal seluas dau hektare. "Pendanaan untuk mendirikan sekolah kejuruan tidak ada masalah, karena pemerintah pusat telah menyediakan anggaran APBN tahun 2008 sebesar Rp100 miliar," katanya. Menurut Gubernur Sultra, dari 12 kabupaten/kota di Sultra yang resmi memasukkan permintaan pendirian sekolah kejuruan, baru kabupaten Kolaka Utara (Kolut) dan Bombana. "Kami yakin kabupaten lain di Sultra juga akan mendirikan sekolah kejuruan sesuai dengan program yang diinginkan pemerintah pusat," katanya.(*)