Kemenperin monitor dan evaluasi program vokasi industri
9 Agustus 2019 16:11 WIB
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kementerian Perindustrian, Eko S.A Cahyanto. ANTARA/Dok. Humas Kemenperin/am.
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian memonitoring dan mengevaluasi hasil pelaksanaan program pendidikan vokasi industri yang link and match antara sekolah menengah kejuruan (SMK) dan industri.
"Sampai akhir tahun ini, kami akan melakukan monitoring dan evaluasi, agar mengetahui hasilnya seperti apa, sehingga nanti terus melangkah lebih baik lagi. Karena dari 14 ribu SMK di Indonesia, ada sekitar 4.000 SMK yang memiliki kompetensi terkait dengan industri," kata Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin Eko SA Cahyanto lewat keterangannya di Jakarta, Jumat.
Eko mengemukakan, pihaknya telah melakukan penyelarasan kurikulum dan silabus di SMK sesuai dengan kebutuhan industri. Selain itu dilakukan pula penyusunan modul untuk materi pembelajaran tambahan.
"Hingga saat ini, sudah ada sebanyak 35 kompetensi keahlian bidang industri," ujarnya.
Agar kurikulum hasil penyelarasan dapat diimplementasikan dengan baik, menurut Eko, perlu ada peningkatan kompetensi guru bidang produktif. Mulai 2018, Kemenperin telah memfasilitasi pelatihan sebanyak 508 guru SMK dan program pemagangan guru SMK sebanyak 1.233 orang.
Pada 2019, Kemenperin akan memprogramkan peningkatan kompetensi guru produktif SMK, yakni melalui program pemagangan yang ditargetkan diikuti sebanyak 1.000 guru dan pelatihan sebanyak 1.000 guru.
"Kami harapkan, guru-guru SMK dapat memanfaatkan kesempatan ini guna terlaksananya program link and match dengan industri," ungkapnya.
Selanjutnya, Kemenperin terus mendorong penyediaan peralatan praktikum yang memadai di SMK.
Pasalnya, selain ketersediaan guru produktif, implementasi kurikulum hasil penyelarasan juga memerlukan ketersediaan peralatan praktikum minimal di SMK agar siswa dapat dibekali dengan keterampilan teknis dasar sebelum masuk ke industri.
"Untuk itu, dalam setiap kegiatan launching vokasi industri selalu diiringi dengan pemberian hibah peralatan dari industri," sebutnya.
Guna mendorong penyediaan peralatan praktikum, pada 2017 Kemenperin juga telah merealokasi anggaran sebesar Rp35 miliar, ditujukan untuk bantuan peralatan praktikum minimum kepada 74 SMK.
"Untuk 2019, penyediaan peralatan minimum di SMK diupayakan kembali melalui koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, setelah membentuk Kelompok Kerja Program Revitalisasi SMK yang telah disahkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Perindustrian," imbuhnya.
Baca juga: Menaker ingin serikat pekerja turut serta investasi SDM
Baca juga: Kemenperin apresiasi Komatsu buka kelas vokasi sektor alat berat
Baca juga: Vokasi UI gandeng enam universitas gelar konferensi internasional
"Sampai akhir tahun ini, kami akan melakukan monitoring dan evaluasi, agar mengetahui hasilnya seperti apa, sehingga nanti terus melangkah lebih baik lagi. Karena dari 14 ribu SMK di Indonesia, ada sekitar 4.000 SMK yang memiliki kompetensi terkait dengan industri," kata Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin Eko SA Cahyanto lewat keterangannya di Jakarta, Jumat.
Eko mengemukakan, pihaknya telah melakukan penyelarasan kurikulum dan silabus di SMK sesuai dengan kebutuhan industri. Selain itu dilakukan pula penyusunan modul untuk materi pembelajaran tambahan.
"Hingga saat ini, sudah ada sebanyak 35 kompetensi keahlian bidang industri," ujarnya.
Agar kurikulum hasil penyelarasan dapat diimplementasikan dengan baik, menurut Eko, perlu ada peningkatan kompetensi guru bidang produktif. Mulai 2018, Kemenperin telah memfasilitasi pelatihan sebanyak 508 guru SMK dan program pemagangan guru SMK sebanyak 1.233 orang.
Pada 2019, Kemenperin akan memprogramkan peningkatan kompetensi guru produktif SMK, yakni melalui program pemagangan yang ditargetkan diikuti sebanyak 1.000 guru dan pelatihan sebanyak 1.000 guru.
"Kami harapkan, guru-guru SMK dapat memanfaatkan kesempatan ini guna terlaksananya program link and match dengan industri," ungkapnya.
Selanjutnya, Kemenperin terus mendorong penyediaan peralatan praktikum yang memadai di SMK.
Pasalnya, selain ketersediaan guru produktif, implementasi kurikulum hasil penyelarasan juga memerlukan ketersediaan peralatan praktikum minimal di SMK agar siswa dapat dibekali dengan keterampilan teknis dasar sebelum masuk ke industri.
"Untuk itu, dalam setiap kegiatan launching vokasi industri selalu diiringi dengan pemberian hibah peralatan dari industri," sebutnya.
Guna mendorong penyediaan peralatan praktikum, pada 2017 Kemenperin juga telah merealokasi anggaran sebesar Rp35 miliar, ditujukan untuk bantuan peralatan praktikum minimum kepada 74 SMK.
"Untuk 2019, penyediaan peralatan minimum di SMK diupayakan kembali melalui koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, setelah membentuk Kelompok Kerja Program Revitalisasi SMK yang telah disahkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Perindustrian," imbuhnya.
Baca juga: Menaker ingin serikat pekerja turut serta investasi SDM
Baca juga: Kemenperin apresiasi Komatsu buka kelas vokasi sektor alat berat
Baca juga: Vokasi UI gandeng enam universitas gelar konferensi internasional
Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2019
Tags: