Hal itu disampaikan oleh Country Manager NetApp Indonesia, Steven Law.
"Di Indonesia sendiri, populasi penggunaan cloud-computing sendiri masih di kisaran 5-10 persen, di bawah 10 persen, selain memang karena ada kendala regulasi yang cenderung menghalangi penggunaan cloud ini sendiri," kata Law saat ditemui di Jakarta, Senin.
Regulasi yang dimaksud adalah terkait amanat dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengharuskan keberadaan pusat data dan pusat pemulihan data akibat bencana (DRC) harus berada secara langsung di wilayah Indonesia.
Sementara sebagian besar produsen layanan cloud-computing merupakan perusahaan luar negeri yang beroperasi secara global, serta aturan pengharusan adanya pusat data dan DRC berada di wilayah Indonesia cenderung bertolak belakang dengan konsep komputasi awan yang fleksibel dan bisa diakses dari mana saja serta kapan saja.
Pun demikian, Steven meyakini tren cloud-computing atau dalam istilah yang lebih senang ia gunakan, infrastruktur berbagi, perlahan akan diadopsi dan bakal mewujud sebagai sebuah keharusan.
"Saya pikir dalam kurun waktu dua atau tiga tahun lagi, sudah sepatutnya infrastruktur berbagi ini bakal menjadi sebuah tren yang keharusan.
"Kebutuhan tentang infrastruktur berbagi ini sebetulnya bukan hanya persoalan kebutuhan perusahaan-perusahaan komersil, tetapi juga lembaga pemerintah sendiri," ujarnya.
Dengan demikian, maka guna menyambut era itu betul-betul berlangsung maka selain perlu pelurusan tentang regulasi komputasi awan, juga dibutuhkan perhatian serius tentang bagaimana perkembangan informasi teknologi bergerak ke arah positif, termasuk persoalan tentang kemerataan jaringan konektivitas data seluler.
"Sekarang perlahan kita mulai kenal 4G, tapi itu harus bisa merata dulu, supaya nantinya infrastruktur berbagi ini benar-benar bisa dinikmati dalam cakupan geografis Indonesia yang bentang luasnya melampaui daratan Eropa ini," pungkasnya.
Pewarta: Gilang Galiartha
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2015
